TEKNIK & DESAIN PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN

Oleh:

Ade Kosasih, S.H., M.H.[i]

 

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat kongkrit, individual  dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.[ii]

Berdasarkan uraian tersebut maka KTUN dibuat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1.    Secara tertulis, namun sebagai pengecualiannya diakui pula suatu KTUN yang tidak tertulis yaitu, dalam hal organ jabatan (Badan/Pejabat) tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan sedangkan hal itu merupakan kewajibannya, maka setelah lewat waktu 4 (empat) bulan dianggap organ jabatan tersebut telah mengeluarkan KTUN yang bersifat penolakan. KTUN yang demikian dalam Hukum Administrasi Negara disebut KTUN fiktif negatif.[iii]

2.    Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN.

3.    Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.     Yang bersifat konkret (artinya jelas substansinya), individual (jelas subyeknya), dan final (sudah definitif/tidak memerlukan persetujuan dari organ jabatan lainnya.

5.    Menimbulkan akibat hukum artinya menimbulkan hak dan kewajiban bagi seseorang atau badan hukum perdata.

 Adapun syarat formil yang harus dipenuhi bagi suatu keputusan tata usaha negara meliputi sebagai berikut:[iv]

1.    Prosedur/cara membuat keputusan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang layak. Hal ini perlu diperhatikan karena keduanya merupakan alat uji keabsahan KTUN.

2.    Bentuk keputusan. Bentuk keputusan bukanlah syarat mutlak, karena nota dinas atau undangan, bahkan memo juga dianggap sebagai KTUN dan dapat digugat di PTUN. Namuun dalam hal-hal tertentu adakalanya suatu keputusan ditentukan bentuknya dalam tata naskah dinas, sehingga harus diikuti.

3.    Pemberitahuan keputusan. Setiap keputusan yang dikeluarkan harus diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar dapat diketahui dan dilaksanakan.

 Sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi bagi suatu keputusan tata usaha negara meliputi:[v]

1.    Alat  pemerintahan  yang  membuat  keputusan  harus  berwenang. Bila alat pemerintahan yang membuat keputusan itu jelas tidak berwenang, maka keputusan itu menjadi batal mutlak.

2.    Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis  (geen juridische gebreken in de wilsvorning). Kekurangan  yuridis  dalam  pembentukan  dapat  terjadi  karena kesesatan/kekhilafan (dwaling), penipuan(berdrog), atau paksaan(dwang).

3.    Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (rechtmatig). Bentuk keputusan ini ada dua macam, yaitu lisan dan tertulis.

4.    Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (doelmatig). Harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (doelmatig) berarti menuju sasaran yang tepat.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa suatu KTUN adakalanya ditentukan bentuknya secara baku. Biasanya KTUN yang ditentukan bentuknya dan sering dijadikan instrumen yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari adalah Surat Keputusan (SK). Adapun desain dan sistematika Surat Keputusan yang telah ditentukan dalam tata naskah dinas yaitu:[vi]

1.    Kepala

Bagian Kepala keputusan terdiri atas:

a.    Kop Naskah Dinas;

b.    Kata “keputusan” dan nama jabatan pejabat yang menetapkan;

c.    Nomor keputusan;

d.   Kata penghubung “tentang”;

e.    Judul keputusan;

f.     Nama pejabat yang menetapkan.

2.    Konsideran

Bagian konsiderans keputusan terdiri atas:

a.    Kata “menimbang” yaitu konsiderans yang memuat pokok pikiran yang menjadi alasan / tujuan / kepentingan / pertimbangan mengenai perlu ditetapkannya keputusan.

b.    Kata “mengingat” yaitu dasar hukum yang memuat peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan sebagai dasar pengeluaran keputusan.

3.    Diktum

Diktum keputusan terdiri atas:

a.    Kata “memutuskan”;

b.    Kata “menetapkan”;

c.    Nama jabatan yang dilanjutkan dengan judul keputusan dicantumkan lagi setelah kata “menetapkan”;

4.    Batang Tubuh

Diktum keputusan diuraikan bukan dalam pasal melainkan dalam bilangan bertingkat diktum “kesatu”, “kedua”, “ketiga” dan seterusnya.

5.    Kaki

Bagian kaki keputusan terdiri dari:

a.    Tempat dan tanggal penetapan keputusan;

b.    Jabatan pejabat yang menetapkan:

c.    Tanda tangan pejabat yang menetapkan;

d.   Nama lengkap pejabat yang menetapkan.

 Setiap keputusan yang tidak memenuhi syarat materil khususnya mengandung cacat yuridis, maka akan berakibat:

1.    Keputusan menjadi batal atau batal demi hukum(vernietigbaar),[vii] artinya bahwa akibat dari keputusan yang batal berlaku surut mulai saat membuat keputusan yang dibatalkan itu sehingga keadaan dikembalikan semula seperti sebelum dibuat keputusan(ex tunc).[viii]

2.    Keputusan tersebut tidak sah (nullity), maksudnya akibat dari keputusan tersebut hanya berlaku setelah pembatalan (tidak berlaku surut). Dalam arti lain, akibat-akibat yang telah terjadi saat pembuatan keputusan sampai saat pembatalan keputusan tersebut dianggap sah kecuali kalau oleh peraturan perundang-undangan ditentukan lain(ex nunc atau pro fuuturo).[ix]



[i]Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

[ii]Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara

[iii]Lihat Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

[iv]Lihat SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, “Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara”, Jakarta: Libert, 2003, Hlm. 80

[v]Lutfi Effendi, “Pokok-Pokok Hukum Administrasi”, Malang: Bayumedia, 2004, Hlm. 57

[vi]Lihat Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah.

[vii]Bagir Manan, “Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia”, Bandung: Universitas Islam Bandung Press, 1995, Hlm. 31

[viii]Irfan Fachruddin, “Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah”, Bandung: Alumni, 2004, Hlm. 242

[ix]SF. “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia”, Yogyakarta: Liberty, 1997, Hlm. 202


Comments

TEKNIK & DESAIN PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN — 1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>